DEMOKRASI BUDAYA MENUJU MASYARAKAT MADANI
1. ARTI BUDAYA DEMOKRASI
Budaya Demokrasi adalah keseluruhan apa yang di hasilkan oleh manusia karena pemikiran dan karyanya tentang pemerintahan rakyat. Adapun wujud budaya demokrasi adalah nilai, norma, peraturan, dan sistem sosial. Sedangkan, secara fisik budaya demokrasi dapat di lihat dalam bentuk prilaku dan tatanan demokrasi yang berkembang di masyarakat, seperti gotong royong, rembug desa, dan pemilihan kepala desa.
Pengertian budaya (Kebudayaan) tersebut lebih lanjut oleh Koentjaraningrat di bedakan menjadi tiga wujud.
a. Wujud ideal, yaitu ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan dan sebagainya yang berfungsi mengatur, mengendalikan, dan memberi arah kepada kelakuan manusia, misalnya gotong royong dalam masyarakat maka sering di sebut “adat tata cara”.
b. Wujud sistem sosial, yaitu aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Rangkaian aktivitas berpola tersebut selalu mengikuti pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan, misalnya gotong royong dan kerjasama.
c. Wujud kebudayaan fisik, yaitu benda-benda hasil karya manusia. Adapun contohnya adalah pabrik, komputer, candi borobudur, dll.
2. PRNSIP-PRINSIP BUDAYA DEMOKRASI
Adapun prinsip-prinsip budaya demokrasi meliputi akuntabilitas (dapat di pertanggung jawabkan), rotasi kekuasaan (pergantian kekuasaan), perekrutan politik yang terbuka, pemilihan umum, dan menikmati hak-hak dasar.
B. Ciri-Ciri Masyarakat Madani
1. Pengertian dan Ciri-Ciri Masyarakat Madani
Masyarakat Madani adalah masyarakat berperadaban yang berbasis ontologis, yaitu Tauhid dan basis Aksiologis, yaitu akhlak (tingkah laku/ perilaku yang baik). Adapun ciri-ciri masyarakat Madani adalah
a. Otonom dari pengaruh negara,
b. Adanya akses masyarakat ke badan-badan negara dan sistem politik,
c. Berkembangnya berbagai arena politik yang otonom, dan
d. Keterbukaan dari arena politik tersebut.
1
2. Pembentukan Masyarakat Madani di Indonesia
Pembentukan masyarakat Madani di Indonesia didukung oleh faktor adanya gerakan kemandirian masyarakat (LSM),penguatan golongan menengah dan masyarakat lemah,akumulasigolongan lemah di kota-kota kecil dan timbulnya organisasi masyarakat dan politik. Sedangkan, permasalahan yang di hadapi adalah krisis ekonomi, konflik elite belum ke arah konsensus dan rekonsiliasi, dan kultur bangsa yang belum sportif. Untuk itu pemberdayaan yang di lakukan penanganan secara prioritas pada kelas menengah, menggerakkan potensi-potensi dasar setiap bidang dan garapan, serta mengupayakan kemandirian dari elemen masyarakat.
C. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia
1. Keterkaitan Prinsi-Prinsip Demokrasi dengan prinsip Demokrasi Pancasila
Demokrasi di indonesia yang berlaku adalah demokrasi pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi pancasila tercermin pada konstitusi UUD 1945, yaitu
a. Negara integral,
b. Kedaulatan rakyat,
c. Pemerintahan berbentuk republik, dan
d. Representatif atau perwakilan.
Adapun secara normatif, demokrasi di atur dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yaitu meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesional dan akuntabilitas (dapat di pertanggungjawabkan).
Sedangkan , aplikasinya menjadi demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin pada masa orde lama, demokrasi pancasila secara murni dan konsekuen pada masa orde baru, dan pada masa orde reformasi sekarang ini merupakan pemurnian demokrasi pancasila dengan tuntutan utama penghapusan KKN dan otonomi daerah.
2. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia
a. Orde Lama
Orde Lama adalah Masa pelaksanaan demokrasi yang penuh dengan tekanan baik politik, sosial, dan ekonomi terutama pengaruh tekanan luar negeri, yaitu penjajah /kolonialis belanda bersama dengan sekutunya. Orde lama di bagi menjadi 2 demokrasi:
1) Pelaksanaan demokrasi liberal
a. Sistem pemerintah revolusi
b. Negara RIS
c. Masa berlakunya UUD sementara 1950
d. Penilaian atas pelaksanaan demokrasi liberal
2) Pelaksanaan demokrasi terpimpin
a. Kehidupan partai dan peranan Badan Perwakilan Rakyat
b. Kebebasan pers
c. Peranan pemerintah
b. Orde baru
1) Kehidupan kepartaian dan peranan Dewan Perwakilan
a. Persetujuan pemerintah untuk mengundur penyelenggaraan pemilu dari rencana tahun 1968 menjadi tahun 1971.
b. Politisir UU mengenai susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD serta rancangan UU pemilu.
2) Kebebasan pers
3) Peranan pemerintah
c. Orde Reformasi
1) kehidupan partai dan peranan dewan perwakilan
2) kebebasan pers
3) peranan pemerintah
D. Perilaku Budaya Demokrasi dalam Kehidupan Sehari-hari
Perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari melibatkan konsepsi/pengertian kepemimpinan pancasila dan cara penentuan pemimpin. Adapun contohnya adalah melaksanakan tugas dan kewajiban rumah secara konsisten, ikut serta dalam pengambilan keputusan sekolahdan melaksanakanya secara bertanggung jawab, serta ikut aktif dalam kegiatan masyarakat seperti gotong royong dan kerja bakti.
1. Kepemimpinan Pancasila
Aspek-aspek wawasan Nusantara dalam mencapai tujuan pembangunan nasional :
a. Kesatuan politik
b. Kesatuan sosial dan budaya
c. Kesatuan ekonomi
d. Kesatuan pertahanan dan keamanan
2. Cara-cara Penentuan Pemimpin
Ketentuan cara penentuan pemimpin dalam pemilu adalah sebagai berikut.
a. Azas pelaksanaan pemilu
b. Kampanye
c. Penetapan dan pelantikan calon pemimpin
3. Perilaku Budaya Demokrasi dalam Kehidupan Sehari-hari
Membiasakan diri melaksanakan budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut.
a. Dilingkungan keluarga
b. Dilingkungan sekolah
c. Diorganisasi masyarakat (ormas) dan partai politik (parpol)
d. Di DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang
